Adakah seorang Amien Rais merasa amat bersalah dengan situasi yang terjadi sekarang ini? Apa yang menjadi pemikirannya tentang negara federasi—yang untuk selanjutnya—pada masa sekarang ini diterjemahkan sebagai otonomi daerah lewat olahan tangan dingin Ryas Rasyid, ternyata telah melahirkan kekuasaan baru, pemegang otoritas daerah yang otoriter, dan thinking of anything to doing everything. Lihat saja, pemekaran kabupaten/kota di seluruh Indonesia telah menginjak angka ratusan. Pernah anda bayangkan, ratusan walikota dan bupati berkumpul di suatu acara, dan semuanya membanggakan apa yang telah dilakukannya untuk daerahnya masing-masing.
Lalu, seperti apa yang telah mereka perbuat? Mereka berlomba-lomba membangun proyek mercusuar berbujet belasan sampai puluhan milyard. Terbayangkah anda di awal tahun 90-an proyek gila-gilaan ini dibangun bertebaran di seluruh propinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Tak pernah terlintas sedikitpun, karena saat ini kita masih terbelenggu oleh kemiskinan, keterbelakangan, dan kesenjangan sosial yang masih amat lebar. Jika, sekarang, seluruh wilayah pemekaran berlomba-lomba memegahkan daerahnya dengan gedung dewan, gedung kantor pemerintahan, bahkan sampai kepada rumah jabatan ketua DPRD dan rumah jabatan gubernur, walikota dan bupati yang begitu mewahnya, adakah ini berarti bahwa kita sudah mulai makmur ?
Pilkada, melahirkan kekuasaan. Dan, kekuasaan itu melahirkan kerakusan, kepongahan, dan kejumawaan. Yang ada sekarang adalah sekelompok masyarakat—secara berani dan tak tahu malu—mengatasnamakan kepentingan peningkatan percepatan pertumbuhan daerah tertentu, berjuang habis-habisan di pintu DPR-RI dan DPD-RI guna mendapatkan selembar legalitas : propinsi atau kabupaten/kota pemekaran. Adakah niat itu sebanding paralel dengan kehidupan masyarakat yang telah meninggalkan najis keterpurukan ekonomi? Sesungguhnya tidak. Di koran-koran dan televisi-televisi secara rutin menyiarkan bagaimana di tengah kota Makassar mencuat kasus gizi buruk yang memakan korban anak-anak tewas. Di kota-kota, masyarakat pada level bawah, masih antre minyak tanah sampai dua kilo meter panjangnya antrean jirigen. Pada level masyarakat menengah, kelangkaan gas elpiji mewarnai dan mengimbangi kelangkaan mi-ta, ditengah gagahnya pemerintah mengumandangkan program pengalihan kebiasaan masyarakat dari minyak tanah kepada gas elpiji. Di beberapa daerah, byar-pet listrik negara masih menjadi menu harian di beberapa daerah, air bersih ( katanya, walaupun setelah terukur kadar lumpurnya masih tinggi ) menjadi keluhan masyarakat setengah mencaci maki.
Lalu, kemana hati nurani gubernur, walikota, bupati, ketua dan anggota dewan—-di Indonesia diembel-embeli kata terhormat—-melihat fenomena masyarakat yang masih amat menderita? Ternyata, hati nurani hanya terbungkus rapi dalam kantong janji-janji yang begitu lantang diungkapkan ketika kampanye pilkada……
